Usut Kasus Suap, KPK Sita Klinik Kesehatan Milik Bupati Hulu Sungai Utara

LIMAPAGI - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita satu objek tanah dan bangunan milik Bupati Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan (Kalsel), Abdul Wahid, pada Rabu, 24 November 2021.

Penyitaan itu terkait penyidikan perkara dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Kabupaten HSU tahun anggaran 2021-2022.

"Yang berlokasi di Kelurahan Paliwara, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten HSU yang diperuntukkan untuk klinik kesehatan," ungkap Pelaksana Tugas (Plt) Jubir Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri, Kamis, 25 November 2021.

Baca Juga: KPK Duga Bupati Hulu Sungai Utara Juga Terima Suap dari ASN

Barang bukti tersebut, kata Ali, selanjutnya akan dikonfirmasi kembali kepada saksi-saksi yang terkait dengan perkara itu. Ali menuturkan, saat ini tim penyidik masih terus mengumpulkan dan melengkapi bukti-bukti.

"Disamping itu, sebelumnya penyidik juga telah menyita satu unit mobil dari ketua DPRD Kabupaten HSU," tuturnya.

Sebelumnya, Abdul Wahid ditetapkan sebagai tersangka. Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, perkara ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu, 15 September 2021.

KPK saat itu menetapkan tiga tersangka, yaitu Maliki selaku Plt Kadis PU pada Dinas PUPR Kabupaten Hulu Sungai Utara sekaligus PPK dan KPA, Marhaini selaku Direktur CV Hanamas, dan Fachriadi selaku Direktur CV Kalpataru.

"Tersangka AW (Abdul Wahid) selaku Bupati Hulu Sungai Utara untuk dua periode, 2012 sampai dengan 2017 dan 2017 sampai dengan 2022, pada awal tahun 2019 menunjuk MK (Maliki) sebagai Plt Kepala Dinas PUPRP (Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan) Kabupaten HSU (Hulu Sungai Utara)," kata Firli di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 18 November 2021.

Firli menyampaikan, Maliki diduga menyerahkan uang untuk menduduki jabatan tersebut yang sebelumnya juga telah diminta oleh Abdul Wahid. Penerimaan uang itu dilakukan di rumah Maliki pada Desember 2018 yang diserahkan melalui ajudan Abdul Wahid.

Pada awal 2021, Maliki menemui Abdul Wahid di rumah dinas bupati untuk melaporkan plotting paket pekerjaan lelang pada Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPRP Hulu Sungai Utara tahun anggaran 2021.

"Dalam dokumen laporan paket plotting pekerjaan tersebut, MK (Maliki) telah menyusun sedemikian rupa dan menyebutkan nama-nama dari para kontraktor yang akan dimenangkan dan mengerjakan berbagai proyek dimaksud," ujar Firli.

Firli melanjutkan, Abdul Wahid kemudian menyetujui paket plotting ini dengan syarat adanya pemberian komitmen fee dari nilai proyek dengan persentase pembagian fee, yaitu 10 persen untuk Abdul Wahid dan 5 persen untuk Maliki.

"Adapun pemberian komitmen fee yang antara lain diduga diterima oleh tersangka AW (Abdul Wahid) melalui MK (Maliki), yaitu dari MRH (Marhaini) dan FH (Fachriadi) dengan jumlah sekitar Rp500 juta," kata Firli.

Selain melalui perantaraan Maliki, Abdul Wahid juga diduga menerima komitmen fee dari beberapa proyek lainnya melalui perantaraan di Dinas PUPRP Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Baca Juga: KPK Sita Uang dan Dokumen Usai Geledah Rumah Sekda Hulu Sungai Utara

Di antaranya, pada 2019 Rp4,6 miliar, pada 2020 Rp12 miliar, dan pada 2021 Rp1,8 miliar. Jika dijumlahkan, total uang yang diterima Abdul Wahid sebesar Rp18,9 miliar.

"Selama proses penyidikan berlangsung, tim penyidik telah mengamankan sejumlah uang
dalam bentuk tunai dengan pecahan mata uang rupiah dan juga mata uang asing yang hingga saat ini masih terus dilakukan penghitungan jumlahnya," ucap Firli.

Atas perbuatannya, Abdul Wahid disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 KUHP Jo. Pasal 65 KUHP.

KABAR LAINNYA

Discussion about this post