MK Tolak Pembatalan UU Cipta Kerja Tapi Minta Diperbaiki Selama 2 Tahun

LIMAPAGI - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji formil Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja yang diajukan kalangan buruh. Namun, MK meminta DPR dan pemerintah memperbaikinya.

"Amar putusan. Mengadili dalam provisi, satu, menyatakan permohonan provisi Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima; Dua, menolak permohonan Provisi Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI," kata Ketua MK, Anwar Usman, saat membacakan putusan yang disiarkan dalam kanal YouTube MK, Kamis, 25 November 2021.

Baca Juga: 6 Ribu Buruh Bakal Demo di Patung Kuda, Polisi Tutup Jalan Harmoni

MK memutuskan UU Nomor 11/2020 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila tidak diperbaiki DPR dan pemerintah dalam jangka waktu paling lama dua tahun sejak putusan diucapkan.

Adapun berarti, apabila dalam tenggang waktu dua tahun perbaikan Undang-undang tidak terselesaikan maka Undang-undang, atau pasal-pasal, atau materi muatan Undang-undang yang dicabut oleh UU Nomor 11/2020 dinyatakan berlaku kembali.

"Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini," sambungnya.

Baca Juga: Kawal Demo Buruh di 2 Titik Jakarta, 2.645 Personel Gabungan Dikerahkan

Demikian amar putusan dari Rapat Pemusyawaratan sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua Majelis Hakim merangkap anggota, Aswanto Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Arief Hidayat, Manahan MP Sitompul, dan Danial Yusmic.

Sidang putusan ini juga dikawal oleh massa buruh yang berkumpul melakukan unjuk rasa di Patung Kuda, Jakarta Pusat sejak Kamis pagi, 25 November 2021.

KABAR LAINNYA

Discussion about this post