KPK Duga Bupati Hulu Sungai Utara Juga Terima Suap dari ASN

LIMAPAGI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa 14 orang saksi di Polres Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan (Kalsel), pada Selasa, 23 November 2021.

14 orang saksi itu diperiksa terkait kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun anggaran 2021-2022, yang menjerat Bupati Hulu Sungai Utara, Abdul Wahid.

"Seluruh saksi hadir dan menerangkan antara lain terkait dengan dugaan penerimaan fee proyek oleh tersangka AW (Abdul Wahid) dan juga adanya penerimaan lain berupa uang dari para ASN yang akan menduduki jabatan struktural di Pemkab HSU (Hulu Sungai Utara)," kata Pelaksana Tugas (Plt) Jubir Bidang Penindakan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu, 24 November 2021.

Baca Juga: Jadi Tersangka Kasus Suap, Ini Peran Bupati Hulu Sungai Utara Abdul Wahid

14 saksi yang diperiksa itu antara lain, Syamsul Hamidan selaku pemilik CV Agung Perkasa kontraktor yang biasa mengerjakan pekerjaan di Dinas PUPRP Hulu Sungai Utara untuk tahun 2021, Barkati alias Haji Kati selaku kontraktor di dinas Bencana alam sekaligus Direktur PT Prima Mitralindo Utama, dan Marhaidi selaku kontraktor Wakil Direktur CV Hanamas.

Selanjutnya, H Sapuani alias Haji Ulup selaku pemilik CV Lovita, Abdul Hadi selaku kontraktor, Hairiyah selaku Kasi Pembangunan dan Peningkatan Pengairan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan ruang Dan Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara, Muhammad Sam'ani selaku Direktur PT Sapta Surya Tosan Talina, dan Muhammd Muzakkir selaku Direktur PT Cahaya Sambang Sejahtera.

Berikutnya H Rusdi selaku kontraktor, Rakhmadi Effendie alias H Madi selaku Direktur PT Seroja Indah Persada, Abdi Rahman selaku pihak swasta, Yandra selaku Staf SMP Negeri 8 Amuntai, Ina Wahyudiaty selaku Bapelitbang, dan Thamrin selaku BPKAD.

Sebelumnya, Abdul Wahid ditetapkan sebagai tersangka. Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, perkara ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu, 15 September 2021.

KPK saat itu menetapkan tiga tersangka, yaitu Maliki selaku Plt Kadis PU pada Dinas PUPR Kabupaten Hulu Sungai Utara sekaligus PPK dan KPA, Marhaini selaku Direktur CV Hanamas, dan Fachriadi selaku Direktur CV Kalpataru.

"Tersangka AW (Abdul Wahid) selaku Bupati Hulu Sungai Utara untuk dua periode, 2012 sampai dengan 2017 dan 2017 sampai dengan 2022, pada awal tahun 2019 menunjuk MK (Maliki) sebagai Plt Kepala Dinas PUPRP (Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan) Kabupaten HSU (Hulu Sungai Utara)," kata Firli di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 18 November 2021.

Firli menyampaikan, Maliki diduga menyerahkan uang untuk menduduki jabatan tersebut yang sebelumnya juga telah diminta oleh Abdul Wahid. Penerimaan uang itu dilakukan di rumah Maliki pada Desember 2018 yang diserahkan melalui ajudan Abdul Wahid.

Pada awal 2021, Maliki menemui Abdul Wahid di rumah dinas bupati untuk melaporkan plotting paket pekerjaan lelang pada Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPRP Hulu Sungai Utara tahun anggaran 2021.

"Dalam dokumen laporan paket plotting pekerjaan tersebut, MK (Maliki) telah menyusun sedemikian rupa dan menyebutkan nama-nama dari para kontraktor yang akan dimenangkan dan mengerjakan berbagai proyek dimaksud," ujar Firli.

Firli melanjutkan, Abdul Wahid kemudian menyetujui paket plotting ini dengan syarat adanya pemberian komitmen fee dari nilai proyek dengan persentase pembagian fee, yaitu 10 persen untuk Abdul Wahid dan 5 persen untuk Maliki.

"Adapun pemberian komitmen fee yang antara lain diduga diterima oleh tersangka AW (Abdul Wahid) melalui MK (Maliki), yaitu dari MRH (Marhaini) dan FH (Fachriadi) dengan jumlah sekitar Rp500 juta," kata Firli.

Selain melalui perantaraan Maliki, Abdul Wahid juga diduga menerima komitmen fee dari beberapa proyek lainnya melalui perantaraan di Dinas PUPRP Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Baca Juga: Jadi Tersangka, Bupati Hulu Sungai Utara Diduga Terima Suap Rp18,9 Miliar

Di antaranya, pada 2019 Rp4,6 miliar, pada 2020 Rp12 miliar, dan pada 2021 Rp1,8 miliar. Jika dijumlahkan, total uang yang diterima Abdul Wahid sebesar Rp18,9 miliar.

"Selama proses penyidikan berlangsung, tim penyidik telah mengamankan sejumlah uang
dalam bentuk tunai dengan pecahan mata uang rupiah dan juga mata uang asing yang hingga saat ini masih terus dilakukan penghitungan jumlahnya," ucap Firli.

Atas perbuatannya, Abdul Wahid disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 KUHP Jo. Pasal 65 KUHP.

KABAR LAINNYA

Discussion about this post