Diduga Terima Suap Rp1 Miliar, Ini Awal Mula Kasus Bupati Penajam Paser Utara

LIMAPAGI - Bupati Penajam Paser Utara Kalimantan Timur (Kaltim), Abdul Gafur Mas'ud, ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi tersangka kasus dugaan suap. Kasus itu terkait pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kaltim tahun anggaran 2021-2022.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan awal mula kasus tersebut. Pada 2021, Kabupaten Penajam Paser Utara, mengagendakan beberapa proyek pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang serta Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara.

"Dengan nilai kontrak sekitar Rp112 miliar antara lain untuk proyek multiyears peningkatan jalan Sotek-Bukit Subur dengan nilai kontrak Rp58 miliar, dan pembangunan gedung perpustakaan dengan nilai kontrak Rp9,9 miliar," ungkap pria yang akrab disapa Alex itu dilansir dari akun YouTube KPK, Kamis, 13 Januari 2022.

Baca Juga: KPK Tetapkan 6 Orang Termasuk Bupati Penajam Paser Utara Jadi Tersangka Suap

Atas adanya beberapa proyek tersebut, Abdul Gafur memerintahkan Mulyadi (MI) selaku Plt Sekda Penajam Paser Utara, Edi Hasmoro (EH) selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Penajam Paser Utara, serta Jusman (JM) selaku Kepala Bidang Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Penajam Paser Utara untuk mengumpulkan uang.

Uang itu berasal dari para rekanan yang sudah mengerjakan beberapa proyek fisik di Kabupaten Penajam Paser Utara. Selain itu, Abdul Gafur diduga juga menerima sejumlah uang atas penerbitan beberapa perizinan.

"Antara lain perizinan untuk HGU lahan
sawit di Kabupaten Penajam Paser Utara dan perizinan Bleach Plant (pemecah batu) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara," katanya.

Alex menyampaikan, Mulyadi, Edi Hasmoro, dan Jusman diduga orang pilihan dan kepercayaan Abdul Gafur. Ketiganya dijadikan sebagai
representasi dalam menerima maupun mengelola sejumlah uang dari berbagai proyek, untuk selanjutnya digunakan bagi keperluan Abdul Gafur.

Alex melanjutkan, Abdul Gafur bersama Nur Afifah Balqis (NAB) selaku Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan diduga menerima, menyimpan, serta mengelola uang-uang yang diterimanya dari para rekanan.

"Di samping itu, tersangka AGM (Abdul Gafur) juga diduga telah menerima uang tunai
sejumlah Rp1 miliar dari tersangka AZ (Achmad Zuhdi alias Yudi selaku pihak swasta) yang mengerjakan proyek jalan dengan nilai kontrak Rp64 miliar di Kabupaten Penajam Paser
Utara," tuturnya.

Baca Juga: Kena OTT KPK, Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Berharta Rp36,7 Miliar

Dalam kasus ini, KPK hanya menetapkan enam dari 11 orang yang terjaring OTT sebagai tersangka. Para tersangka langsung ditahan selama 20 hari ke depan. Sebagai terduga pemberi suap adalah Achmad Zuhdi alias Yudi selaku pihak swasta.

Sementara sebagai terduga penerima suap adalah Abdul Gafur Mas'ud; Mulyadi selaku Plt Sekda Penajam Paser Utara; Edi Hasmoro selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Penajam Paser Utara; Jusman, selaku Kepala Bidang Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Penajam Paser Utara; dan Nur Afifah Balqis, selaku Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan.

KABAR LAINNYA