Pemerintah Setop Sementara Pemberian Izin Pinjol Legal yang Baru

LIMAPAGI - Pemerintah terus melakukan langkah menyikapi maraknya pinjaman online atau pinjol. Salah satunya dengan menyetop sementara pemberian izin fintech pinjol legal yang baru.

Dengan kata lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sementara ini menunda memberikan izin bagi pinjol-pinjol legal yang baru. Hal itu disampaikan Menteri Komunikasi dan Informasi, Johnny Plate, usai rapat bersama Presiden Joko Widodo.

“OJK akan melakukan moratorium untuk penerbitan izin fintech atas pinjaman online legal yang baru,” kata Plate, seperti dikutip dari tayangan Sekretariat Presiden di YouTube, Sabtu 16 Oktober 2021.

Baca Juga: Siap-siap, Pinjol Ilegal Bakal Dibuat Jera oleh Pemerintah

Tidak hanya itu, Kominfo juga kemudian akan melakukan aksi ‘bersih-bersih’ pinjol yang tidak terdaftar di OJK di ruang digital.

“Kami akan mengambil langkah-langkah tegas dan tanpa kompromi untuk membersihkan ruang digital dari praktik-praktik pinjaman online ilegal atau pinjaman online tidak terdaftar,” ujar Plate.

Menurut Plate, sejak tahun 2018 Kominfo sebenarnya telah menutup atau melakukan pemutusan akses terhadap 4.874 konten pinjol ilegal yang tersebar di berbagai platform. Langkah ini juga akan diikuti penegakan hukum oleh pihak kepolisian.

“Tahun 2021 saja, yang telah ditutup 1.856 yang tersebar di website, Google Play Store dan YouTube, Facebook dan Instagram, serta di file sharing,” kata Plate.

Sebelumnya, Ketua OJK Wimboh Santoso mengatakan ada 107 perusahaan pinjol yang terdaftar. Dia meminta pinjol legal menjadi contoh untuk perusahaan-perusahaan baru yang akan mendaftar.

Baca Juga: Bos OJK Minta Pinjol Legal Bisa Berikan Suku Bunga Lebih Murah

Dirinya mengatakan, seluruh pinjol legal akan dimasukan ke asosiasi fintech. Hal ini agar dapat menimbulkan kesetaraan dalam kegiatan transaksinya.

"Ini dalam asosiasi itu digarap bagaimana membina para pelaku ini bisa lebih efektif memberikan pinjaman yang murah cepat dan tidak menimbulkan ekses-ekses penagihan yang melanggar kaidah dan etika," ujar Wimboh.

Reza Fajri
Reza Fajri

Reza is a senior reporter focusing on politic, law, environment and national issues. He has been a journalist since 2014.

He has long covered the National Police Headquarters, Parliament, Presidential Palace and various other places. He also has interviewed many important figures. Having worked as a reporter for national online media and other publications.

Education: Jakarta Islamic State University, BA in communication and broadcasting.

KABAR LAINNYA

Discussion about this post