Tak Bisa Awasi Peredaran Aset Kripto, Ini Kata Gubernur BI

LIMAPAGI - Bank Indonesia (BI) mengakui tidak bisa mengawasi peredaran mata uang kripto di Indonesia. Pasalnya, aset tersebut terhubung dengan sistem teknologi khusus yang pasokannya tidak diketahui secara jelas.

Gubernur BI Perry Warjiyo menuturkan, aset kripto memang menjadi persoalan di seluruh dunia. Meski tujuan awal aset itu sebagai alat pembayaran, namun kini berubah menjadi komoditas dengan volatilitas tinggi yang bisa diperjualbelikan.

Baca Juga: Kembali Tertekan, Kurs Rupiah Ditutup ke Rp14.287 per USD

"Aset kripto ini masalah dunia. Karena tentu saja ini perdagangannya dunia dan kita juga tidak tahu siapa yang pegang. Siapa yang pegang suplai tapi demand-nya dari seluruh dunia kan," kata Perry dalam rapat kerja dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis 25 November 2021.

Tak hanya itu, Perry juga dibuat bingung dengan adanya valuasi pada aset kripto. Alhasil, setiap koin yang diperjualbelikan membuat harga aset tersebut naik-turun sehingga sering dipakai investor untuk mencari keuntungan.

Baca Juga: BI hingga Kemenkeu Bentuk Lembaga Khusus Sikapi Penghentian LIBOR

"Suplainya dari mana yang pegang? Suplai seperti apa sehingga kita juga tidak bisa (mengawasi). Valuasinya seperti apa saya juga tidak tahu valuasinya," ujarnya.

Meski begitu, dia menegaskan, BI melarang penggunaan aset kripto untuk transaksi pembayaran. Dia juga telah mewajibkan seluruh lembaga keuangan untuk tidak memasukan aset tersebut sebagai transaksi pembayaran yang sah.

"Tapi yang jelas dari statement kami kripto bukan alat pembayaran yang sah dan kami sudah larang seluruh lembaga (keuangan) yang mendapatkan izin dari Bank Indonesia tidak melayani kripto. Itu yang kami sudah lakukan. Nah tentu saja kami tidak bisa bergerak di luar kewenangan yang kami ada.," ucapnya.

KABAR LAINNYA

Discussion about this post