Ini Alasan Heru Hidayat Dituntut Hukuman Mati Terkait Korupsi Asabri

LIMAPAGI - Presiden Komisaris Utama PT Trada Alam Minera (TRAM) Tbk, Heru Hidayat, dituntut hukuman mati karena dinilai terbukti melakukan korupsi terkait pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT Asabri (Persero) pada beberapa perusahaan periode 2012-2019.

Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat pada Senin, 6 Desember 2021, Heru juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp12.643.400.946.226.

Baca Juga: Dugaan Korupsi, Eks Dirut Asabri Sonny Widjaja Dituntut 10 Tahun Penjara

Apabila dia tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya bakal disita oleh dan dilelang oleh jaksa.

Lantas, apa alasan yang membuat Heru Hidayat dituntut hukuman mati?

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung) Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengatakan, dalam perkara ini negara dirugikan sebesar Rp22,7 triliun.

Di mana, atribusi dari kerugian keuangan negara tersebut dinikmati Heru Hidayat sebesar Rp12.643.400.946.226.

"Nilai kerugian keuangan negara dan atribusi yang dinikmati oleh terdakwa Heru Hidayat sangat jauh di luar nalar kemanusiaan dan sangat menciderai rasa keadilan masyarakat," kata Leonard dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 7 Desember 2021.

Pria yang akrab disapa Leo ini menyampaikan, sebelumnya, Heru Hidayat juga telah dinyatakan bersalah terkait kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya yang merugikan keuangan negara sebesar Rp16,8 triliun. Di mana, atribusi yang dinikmati Heru Hidayat seluruhnya sebesar Rp10,7 triliun.

Leonard melanjutkan, skema kejahatan yang telah dilakukan Heru Hidayat dikategorikan sebagai kejahatan yang complicated dan sophisticated.

Hal ini karena, kejahatan itu dilakukan dalam periode waktu sangat panjang dan berulang-ulang, hingga melibatkan banyak skema termasuk kejahatan sindikasi yang menggunakan instrument pasar modal dan asuransi.

"Menggunakan banyak pihak sebagai nominee dan mengendalikan sejumlah instrumen di dalam sistem pasar modal, menimbulkan korban baik secara langsung dan tidak langsung yang sangat banyak dan bersifat meluas," kata Leo.

Leo berujar, tindakan Heru Hidayat juga menyebabkan banyak anggota TNI, Polri, dan ASN di Kemenhan peserta di Asabri menjadi korban. Termasuk pula ratusan ribu nasabah pemegang polis Jiwasraya.

"Perbuatan terdakwa telah mencabik-cabik rasa keadilan masyarakat dan telah menghancurkan wibawa negara karena telah menerobos sistem regulasi dan sistem pengawasan di pasar modal dan asuransi dengan sindikat kejahatan yang sangat luar biasa berani, tak pandang bulu, serta tanpa rasa takut yang hadir dalam dirinya dalam memperkaya diri secara melawan hukum," kecam Leo.

Menurut Leo, Heru Hidayat tidak memiliki sedikit pun empati dengan beritikad baik mengembalikan hasil kejahatan yang diperolehnya secara sukarela. Dia, kata Leo, juga tidak pernah menunjukkan perbuatan yang dilakukannya salah

Bahkan, lanjut Leo, Heru Hidayat sengaja berlindung bahwa transaksi di pasar modal adalah perbuatan perdata yang lazim dan lumrah.

"Terdakwa Heru Hidayat dalam persidangan tidak menunjukkan rasa bersalah apalagi suatu penyesalan sedikit pun atas pebuatan yang telah dilakukannya, telah jelas mengusik nilai-nilai kemanusiaan kita dan rasa keadilan sebagai bangsa yang sangat menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan," ujar Leo.

Baca Juga: Jaksa Agung Kaji Koruptor Kasus Jiwasraya dan Asabri Dihukum Mati

Leo menuturkan, dalam perkara ini jaksa penuntut umum (JPU) merujuk pada Pasal 2 ayat (2) Undang-undang (UU) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

"Keadaan tertentu sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) berdasarkan karakteristiknya yang bersifat sangat jahat, maka terhadap fakta-fakta hukum yang berlaku bagi terdakwa Heru Hidayat sangat tepat dan memenuhi syarat untuk dijatuhi pidana mati," tuturnya.

KABAR LAINNYA